Rakor Inflasi, Padang Panjang Perketat Pengendalian Harga Jelang Iduladha
- Senin, 18-05-2026
PADANG PANJANG, KOMINFO – Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), melalui Zoom Meeting di Ruang VIP Lantai II Balai Kota Padang Panjang, Senin (18/5/2026).
Rakor nasional tersebut diikuti Wali Kota Hendri Arnis yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Alvi Sena bersama Forkopimda dan pimpinan OPD terkait. Kegiatan dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta seluruh Pemerintah Daerah tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga pangan meskipun inflasi nasional masih berada dalam target pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan (year-on-year), 0,13 persen secara bulanan (month-to-month), dan 1,06 persen secara tahun kalender.
“Pemerintah Daerah harus aktif melakukan langkah nyata di lapangan, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang Iduladha,” tegasnya.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga diminta mewaspadai dampak ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan mempengaruhi harga sejumlah komoditas impor.
Sementara Alvi Sena menyampaikan, kondisi inflasi Padang Panjang pada April 2026 menunjukkan tren positif. Inflasi tercatat sebesar 2,48 persen year-on-year, turun dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 4,32 persen. Sementara secara bulanan, inflasi Padang Panjang berada pada angka 0,17 persen.
“Penurunan angka inflasi ini menjadi indikator bahwa upaya pengendalian yang dilakukan TPID bersama seluruh stakeholder berjalan cukup efektif. Namun menjelang Iduladha, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu Kedua Mei 2026, Padang Panjang berada pada kategori fluktuasi rendah dengan angka 0,39 persen. Cabai merah masih menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan dan meningkatnya permintaan masyarakat. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi, telur ayam kampung, cabai rawit dan ikan kembung.
“Ketersediaan pasokan harus terus dijaga agar tidak memicu gejolak harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemko terus memperkuat pengawasan distribusi pangan, pemantauan stok di tingkat distributor, pelaksanaan operasi pasar murah serta kerja sama antardaerah penghasil komoditas.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas penguatan pengawasan obat dan makanan melalui implementasi DAK Nonfisik BOK POM 2026 yang difokuskan pada peningkatan kualitas UMKM, keamanan pangan dan penguatan pengawasan di daerah.
Sementara dalam sosialisasi Jaminan Produk Halal, Pemerintah Pusat mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman, farmasi, kosmetik hingga UMKM menjelang pemberlakuan wajib halal Oktober 2026.
Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui platform SIHALAL juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat halal dan meningkatkan efisiensi pelayanan. (rilis/rifki)
